GEMA-Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D. menyatakan bahwa pihaknya butuh lembaga halal di setiap kampus sebagai tangan kanan, Senin (29\/7). Tugasnya ialah membantu BPJPH dalam mendampingi pelaku UMKM dalam memproses sertifikasi kehalalan produk. Hal ini disampaikan pasca menandatangani MoU pada Workshop Persiapan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Aula Gedung Rektorat Lt. 5 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
\nPada praktiknya, dalam penerbitan sertifikan halal, BPJPH bekerjasama dengan berbagai pihak. Selain MUI yang sudah puluhan tahun menjadi institusi penerbit sertifikasi halal, BPJPH juga membutuhkan peran LPH. \u201cLPH ini bisa yang dibentuk oleh lembaga swasta atau dari kampus,\u201d jelas guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya ini. Dalam proses, LPH akan dibantu oleh Halal Center sebagai pendamping UMKM untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. \u201cPara auditor di LPH lah yang bertugas untuk memeriksa kehalalan suatu produk,\u201d tambah alumni Kagoshima University, Jepang itu.
\nNantinya, sertifikat halal akan dikeluarkan secara resmi oleh BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia setelah melalui serangkaian proses audit. \u201cTidak ada institusi lain yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal selain BPJPH,\u201d tegasnya. Hal ini, lanjutnya, sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam UU tersebut, tertulis jelas bahwa BPJPH mempunyai wewenang mutlak akan sertifikasi kehalalan produk.
\nWorkshop yang dihelat oleh LPH UIN Malang tersebut juga mengundang pengurus Halal Center dari beberapa PTKIN di Indonesia. Acara dilaksanakan hingga sore hari dengan beberapa diskusi panel. Beberapa pemateri yang dihadirkan ialah dari Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. (nd)<\/p>\n