ZH 
ID 
EN 
AR 
Keuntungan dan Kerugian Omnibus Law pada Sertifikasi Makanan Halal
UU Omnibus Law yang disahkan pada satu minggu lalu pada Senin (5/10/2020) sebetulnya membahas berbagai hal. Salah satunya adalah sertifikasi makanan halal, selain masalah ketenagakerjaan yang sering dibicarakan. Sertifikasi makanan halal sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Terkait revisi yang disetujui DPR, ada keuntungan dan kerugian yang muncul dengan […]
Kopi, Standar Halal & Peluang Industrinya yang Menjanjikan
Kementan baru saja merilis data bahwa di tahun 2019 lalu negara kita tercatat sebagai produsen biji kopi terbesar keempat di dunia. Posisi ini hanya tertinggal dari Brasil, Vietnam dan Kolombia yang menempati peringkat 1, 2 dan 3. Tentu kita bersyukur, Indonesia memiliki angka produksi rata-rata sekitar 700 ribu ton per tahun atau sekitar 8% dari […]
Sertifikat Halal, Mengapa UMKM Kecil pun Harus Punya?
Jakarta – Sertifikat halal mulai hari ini harus dimiliki oleh semua pelaku usaha di bidang makanan dan minuman serta produk-produk terkait. Usaha mikro dan makro juga harus memiliki label halal. Apa gunanya? Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, salah satu manfaaf Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki sertifikat halal adalah akan memperlancar pemasaran. Sebab sertifikat […]
Ini Pentingnya Sertifikat Halal untuk Tingkatkan Omzet Produk UKM
gomuslim.co.id– Sertifikasi halal saat ini menjadi sebuah alat yang sangat penting untuk mengetahui kehalalan suatu produk bagi para konsumennya. Sertifikasi halal juga dapat meningkatkan omzet penjualan para pelaku usaha karena sudah jelas kehalalan produknya. Salah satunya dialami pengusaha ini. Omzet usaha Edi Purwanto (39) naik 100 kali lipat sejak ia memiliki sertifikat halal untuk produknya. […]
Peluang dan Tantangan Industri Makanan dan Minuman Halal
Indonesia tidak hanya berpotensi sebagai pangsa pasar konsumsi makanan halal terbesar, tapi juga menjadi produsen makanan halal terbesar dengan kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Namun peluang tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai payung hukum produk halal di Indonesia, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) belum dirasakan pengaruhnya secara signifikan […]
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal
[pdf-embedder url=”https://halalcenter.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2020/10/KMA-Nomor-982-Tahun-2019-tentang-Layanan-Sertifikasi-Halal.pdf” title=”KMA Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal”]
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
[pdf-embedder url=”https://halalcenter.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2020/10/PMA-No.-26-Tahun-2019-PENYELENGGARAAN-JAMINAN-PRODUK-HALAL.pdf” title=”PMA No. 26 Tahun 2019 PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL”]
[skripsi] The effectiveness of BPOM’S supervision in Central Jakarta on the halal-labelled food products
Mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim. Dalam Islam seorang muslim diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal. Oleh karena itu, Negara harus memberikan perhatian terhadap jaminan akan kehalalan suatu produk makanan. Khusus untuk produk makanan, pemerintah membentuk suatu lembaga untuk mengawasi produk makanan yang beredar di Indonesia yaitu BPOM (Badan Pengawas Obatdan Makanan). Pengawasan produk makanan […]
[skripsi] Tingkat pemahaman hukum pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang terhadap kewajiban sertifikat halal perspektif fiqih muamalah dan Undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal
Pada saat ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, ternyata juga menimbulkan kekhawatiran baru bagi kualitas produk jika ditinjau dari segi kehalalannya. Seperti halnya kehalalan dalam penyembelihan ayam sering dipertanyakan dan diragukan seiring dengan banyaknya tata cara penyembelihan sehingga muncul beragam model penyembelihan. Ada yang diproduksi dengan tradisional ada pula yang modern […]
[skripsi] Respon organisasi keagamaan Islam di Kota Malang terhadap pendirian Lembaga Pemeriksa Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal
Setelah disahkannya UUJPH tentu berdampak pada perubahan sistem jaminan halal di Indonesia. Diantaranya adalah dibolehkannya lembaga keagamaan Islam atau organisasi masyarakat Islam mendirikan lembaga pemeriksa halal. Tetapi tentu UUJPH memberikan syarat bagi organisasi masyarakat Islam yang ingin mendirikan LPH, selain yang dibolehkan adalah organisasi masyarakat Islam yang sudah berbadan hukum, selain itu masih ada empat […]
